Ia menegaskan bahwa komentar dari Anwar bukan hal sepele. Dalam sejarah pers di Sulawesi Tengah, sudah pernah ada pejabat yang dimutasi akibat merendahkan jurnalis.
Baca Juga : IPW Desak Kapolda Sulteng | Nonaktifkan Kombes Pol Dodi Darjanto Demi Integritas Polri !
Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sigi menindak tegas ucapan Anwar agar tidak menjadi preseden buruk.
Tak hanya AJI dan JMSI, Palu Pewarta Foto Indonesia (PFI) juga menyuarakan keberatan. Ketua PFI Kota Palu, Moh Rifki, menyebut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Sigi sebagai bentuk penghinaan terhadap kerja jurnalistik, terlebih karena banyak jurnalis di lapangan harus mengandalkan kecepatan.
“Alat bukan tolok ukur profesionalitas. Profesionalisme jurnalis diukur dari integritas, keakuratan informasi, serta tanggung jawab terhadap publik,” kata Rifki.
PFI menilai komentar tersebut bisa berdampak negatif terhadap perlakuan jurnalis di lapangan. Mereka menyerukan agar Pemkab Sigi segera mengambil tindakan administratif terhadap Anwar.
Tak hanya berupa teguran, tapi juga pembinaan internal agar tidak terjadi kembali pelecehan terhadap profesi wartawan.
Baca Juga : Kapolda Tegur Keras Dirlantas Polda Sulteng | Upaya Tegas Jaga Marwah Institusi !
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Anwar maupun Pemerintah Kabupaten Sigi terkait ucapan yang menjadi polemik tersebut.
Sementara itu, berbagai organisasi pers menegaskan bahwa wartawan adalah bagian penting dalam ekosistem demokrasi dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, terlebih oleh pejabat negara.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap profesi wartawan bukan hanya soal etika, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi.
Ketika pejabat publik melecehkan profesi jurnalis, yang tercoreng bukan hanya insan pers, tetapi juga citra institusi pemerintahan itu sendiri.
