Praktik penyebaran klarifikasi melalui media sosial yang menyudutkan media tertentu juga dinilai berbahaya.
KKJ menilai, pola komunikasi tersebut berpotensi menggiring opini publik untuk meragukan kerja jurnalistik, membuka ruang sentimen negatif, serta meningkatkan risiko intimidasi terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah.
Lebih jauh, KKJ Sulawesi Tengah menilai Satgas BSH berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan untuk meredam kritik publik dan menjadi tameng politik penguasa.
Oleh karena itu, KKJ menegaskan bahwa pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
Atas dasar itu, KKJ Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk menghentikan segala bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik, menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, serta menjamin tidak adanya intimidasi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap media dan jurnalis.
Koordinator KKJ Sulawesi Tengah, Mohammad Arief, menyatakan pihaknya akan terus melakukan perlawanan secara konstitusional terhadap setiap upaya yang dinilai merusak kemerdekaan pers dan mengancam hak publik atas informasi yang benar.
Sebagai informasi, Komite Keselamatan Jurnalis Sulawesi Tengah merupakan inisiatif masyarakat sipil dan organisasi profesi jurnalis yang berfokus pada advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis, sengketa ketenagakerjaan, serta perlindungan kebebasan pers di daerah.
KKJ Sulteng beranggotakan berbagai lembaga, antara lain AJI Palu, PWI Sulawesi Tengah, IJTI Sulteng, PFI Palu, AMSI Sulteng, serta sejumlah organisasi bantuan hukum dan hak asasi manusia.
