Follow TRILOGI untuk mendapatkan informasi terbaru. Klik untuk follow WhatsApp Chanel & Google News
Jakarta – Pembangunan Sigi melalui proyek strategis daerah mendapat lampu hijau dari Banggar DPR RI.
Kekompakan eksekutif dan legislatif Kabupaten Sigi menuai pujian, membuka peluang percepatan program prioritas hingga dukungan anggaran pusat.
Berdasarkan pers rilis yang diterima Trilogi Jumat 16 Mei 2025, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said, mengungkapkan kekagumannya terhadap kekompakan yang ditampilkan para pejabat dari Sigi.
“Daerah lain kerap membawa perdebatan internal ke forum ini. Tapi Sigi justru sebaliknya, mereka datang sebagai satu kesatuan,” kata Muhidin kepada media usai pertemuan.
Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Doktor Jefry, juga menyampaikan apresiasi terhadap soliditas antarlembaga.
“Pimpinan DPRD dan kepala daerah saling mendukung, ini patut dicontoh. Jarang kita lihat seperti ini,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Sigi, Ilham, yang turut hadir dalam rombongan, menegaskan bahwa keberangkatan mereka ke ibu kota membawa satu misi: membangun Kabupaten Sigi secara bersama-sama, tanpa sekat politik.
“Yang kami pikirkan hanya bagaimana Sigi bisa tumbuh dan berkembang,” ucapnya.
Dalam forum itu, Pemerintah Kabupaten Sigi memaparkan sejumlah usulan yang bertujuan mendukung pembangunan Sigi secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur pemerintahan, pertanian, tenaga kerja, hingga jaminan sosial.
Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe, secara langsung mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat agar dapat membantu pembangunan kantor DPRD. Saat ini, lembaga legislatif tersebut masih menyewa gedung.
“Anggaran daerah kami terbatas. Maka kami berharap pusat dapat memberi dukungan konkret,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menekankan potensi besar di sektor pertanian.
Dalam presentasinya, ia menyebut pencetakan sawah baru di sekitar Danau Lindu sebagai prioritas utama dalam memperkuat ketahanan pangan.
“Dengan wilayah seluas 5.129 kilometer persegi, Sigi menyimpan potensi besar meski tidak memiliki garis pantai,” tuturnya.
Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menyoroti tekanan fiskal akibat pembiayaan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dari 3.200 formasi yang tersedia, anggarannya sangat membebani APBD.
“Jika ini ditanggung pusat, ruang fiskal kami bisa dialihkan ke pelayanan publik,” ujar Samuel.
Ia juga meminta agar 826 formasi tersisa dapat difokuskan kepada peserta yang belum lulus tahap seleksi pertama, termasuk para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Samuel turut membawa isu lain ke meja pembahasan. Ia meminta pemerintah pusat mendukung perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui program “Sigi Masagena” yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menegaskan pentingnya dukungan APBN untuk menutupi layanan dasar yang belum dijamin oleh BPJS.
Masalah lingkungan pun tak luput dari pembahasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sigi, Mohamad Afit Lamakarate, meminta agar kementerian terkait menyiapkan mekanisme transfer fiskal khusus yang dapat menopang program pengelolaan sampah di daerah.
Menurutnya, tanpa intervensi anggaran pusat, inisiatif daerah akan sulit berkembang.
Menanggapi serangkaian usulan itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin, menyampaikan dukungan moral dan politik.
Ia menyebut sejumlah poin yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sigi akan diupayakan masuk dalam pembahasan Banggar DPR RI pada 20 Mei 2025.
“Kami akan kaji dan prioritaskan sesuai kapasitas fiskal nasional,” ujarnya.
Rombongan dari Sigi hadir dengan formasi lengkap. Selain bupati dan wakilnya, tampak pula sejumlah legislator seperti Wakil Ketua 1 Ilham, Endang Herdianti, Alia Idrus, Herman Latabe, Abdul Rifai Arif, Yakob Ntango, Smar P. Tapue, Ruslan, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah.
Kekompakan inilah yang menguatkan daya tawar Sigi di forum anggaran nasional.
Jika janji itu benar terwujud, maka sinergi yang dibawa ke Senayan hari itu tak hanya simbolik melainkan menjadi fondasi nyata bagi pembangunan Sigi ke depan.
