Ia menegaskan pentingnya dukungan APBN untuk menutupi layanan dasar yang belum dijamin oleh BPJS.
Masalah lingkungan pun tak luput dari pembahasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sigi, Mohamad Afit Lamakarate, meminta agar kementerian terkait menyiapkan mekanisme transfer fiskal khusus yang dapat menopang program pengelolaan sampah di daerah.
Menurutnya, tanpa intervensi anggaran pusat, inisiatif daerah akan sulit berkembang.
Menanggapi serangkaian usulan itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin, menyampaikan dukungan moral dan politik.
Ia menyebut sejumlah poin yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sigi akan diupayakan masuk dalam pembahasan Banggar DPR RI pada 20 Mei 2025.
“Kami akan kaji dan prioritaskan sesuai kapasitas fiskal nasional,” ujarnya.
Rombongan dari Sigi hadir dengan formasi lengkap. Selain bupati dan wakilnya, tampak pula sejumlah legislator seperti Wakil Ketua 1 Ilham, Endang Herdianti, Alia Idrus, Herman Latabe, Abdul Rifai Arif, Yakob Ntango, Smar P. Tapue, Ruslan, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah.
Kekompakan inilah yang menguatkan daya tawar Sigi di forum anggaran nasional.
Jika janji itu benar terwujud, maka sinergi yang dibawa ke Senayan hari itu tak hanya simbolik melainkan menjadi fondasi nyata bagi pembangunan Sigi ke depan.
