PALU – Angka perkara di Pengadilan Agama Palu Kelas IA mencapai sekitar 1.300 perkara hingga pertengahan Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 akta cerai telah diterbitkan sejak Januari hingga Oktober 2026.
Data tersebut menggambarkan padatnya penanganan perkara di PA Palu. Di balik angka itu, ada perubahan status perkawinan yang membawa konsekuensi hukum, terutama terkait pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Persoalan tersebut turut dibahas dalam pertemuan Ketua PA Palu, H. Mohamad Arif, dengan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Dikutip dari Cindonews, pertemuan itu membahas penguatan koordinasi antara PA Palu dan Pemerintah Kota Palu, termasuk memastikan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat dipenuhi.
Salah satu pembahasan menyangkut mekanisme pemenuhan nafkah anak dan mantan istri bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palu yang bercerai.
