Dalam beberapa bulan terakhir, Kejati Sulteng memeriksa sejumlah saksi penting. Mulai dari mantan direktur PT RAS, pejabat PTPN XIV, hingga petinggi PT Astra Agro Lestari. Nama-nama besar seperti Direktur Operasional PT AAL, Arief Catur Irawan, dan Kepala Divisi Finance Holding, Daniel Paolo Gultom, sudah dipanggil.
Namun, pemeriksaan maraton itu tidak melahirkan hasil konkret. Publik menunggu, siapa yang bertanggung jawab atas operasi ilegal PT RAS di lahan negara? Siapa yang menikmati keuntungan dari hasil panen kelapa sawit yang ditanam tanpa izin? Pertanyaan itu hingga kini belum mendapat jawaban dari Kejati.
KRAK menilai penanganan perkara berjalan tidak konsisten. Kadang digarap serius dengan pemanggilan saksi, kadang meredup tanpa perkembangan berarti. Pola inilah yang mereka sebut “panas dingin.”
Padahal, fakta hukum sudah terang. PT RAS terbukti menebang dan memanen sawit di lahan HGU PTPN XIV tanpa izin, menyebabkan potensi besar kerugian negara miliaran rupiah.
Peran Kejati dalam kasus korupsi ini seharusnya memastikan proses hukum berjalan tuntas, bukan justru membuat publik kehilangan harapan.
Kasus PT RAS menyingkap wajah buram tata kelola perkebunan di Indonesia: tumpang tindih izin, lemahnya pengawasan, dan dominasi korporasi raksasa yang seakan kebal hukum.
Kini, semua mata tertuju pada Kejati Sulteng. Apakah lembaga ini berani menuntaskan kasus korupsi sawit PT RAS hingga meja hijau, atau justru membiarkannya berlarut-larut di meja penyidikan?
Abdul Salam menutup pernyataannya dengan ancaman tegas: “Jika Kejati Sulteng tidak berani, maka gerakan masyarakat sipil akan membawa perkara ini ke tingkat nasional. Hukum tidak boleh tunduk pada korporasi.”
Kasus korupsi sawit PT RAS masih bergulir. Panas-dingin penanganannya menjadi potret betapa hukum bisa melemah di hadapan kekuatan modal.
Publik kini menunggu: apakah keadilan akan lahir di Sulawesi Tengah, atau justru tenggelam bersama kepentingan bisnis raksasa sawit?
