Bagi KRAK, sikap tarik-ulur justru memperkuat dugaan adanya kompromi politik maupun bisnis di balik kasus yang merugikan negara hingga Rp 79,4 miliar itu.
“Jika penyidik tidak transparan, kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum bisa runtuh,” kata Abdul Salam.
Ia menegaskan, peran Kejati dalam kasus korupsi ini akan menjadi ukuran sejauh mana kejaksaan berani menghadapi perusahaan raksasa.
Berdasarkan catatan resmi, PT RAS diduga memanen kelapa sawit di atas lahan negara sejak 2008. HGU yang sah dimiliki PTPN XIV dikuasai secara sepihak tanpa pembayaran sewa.
Nilai kerugian negara kasus PT RAS mencapai Rp 79,4 miliar, belum termasuk potensi kerusakan lingkungan dari perambahan kawasan hutan seluas ribuan hektare.
Lebih dari itu, keuntungan yang diperoleh PT RAS diduga mengalir ke induk perusahaan, PT Astra Agro Lestari. Dugaan praktik pencucian uang pun menyeruak.
Namun, proses hukum berjalan lamban, seolah-olah raksasa perkebunan sawit itu kebal dari jerat hukum.
KRAK menegaskan, perkara ini bukan sekadar hitungan angka kerugian negara. Ia menyangkut tata kelola agraria yang carut-marut, rusaknya lingkungan hidup, hingga wibawa hukum yang tergerus oleh kepentingan korporasi besar.
KRAK Sulawesi Tengah mendesak Kejaksaan Agung turun tangan mengawal proses penyidikan. Mereka khawatir Kejati Sulteng tidak mampu atau tidak berani membawa kasus ini ke meja hijau.
“Publik tidak butuh basa-basi. Yang dibutuhkan keberanian menetapkan tersangka dan membawa kasus ini ke pengadilan. Jika Kejati Sulteng gagal, kami akan menggalang desakan agar kasus ditarik ke pusat,” tegas Abdul Salam.
Pernyataan keras itu mencerminkan kekecewaan publik terhadap lambannya penegakan hukum. Kasus korupsi sawit PT RAS, yang sejak awal dipandang sebagai salah satu skandal agraria terbesar di Sulawesi Tengah, kini menjadi ujian integritas bagi lembaga kejaksaan.
