Eko menjelaskan, masalah yang timbul bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar speksifikasi yang sudah disepakati dalam proyek. Untuk itu, ia meminta akan ada upaya profesional dua lembaga Negara dalam melakukan pengusutan.
“Dua lembaga itu punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi ada kerugian negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana dan hutang negara” jelasnya.
Kejanggalan saat proses pelaksanaan pada paket A-6 yang sudah menguras banyak biaya ini, tambah Eko Arianto, dua lembaga Negara agar menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam melakukan pengusutan.
Ahli kontruksi dan keuangan bakal di dengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan standar spesifikasi dan penghitungan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang dikelolah PPK 1.6 Provinsi Sulawesi Tengah ini.
“Indikasi Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna anggaran dan penyedia jasa. Untuk itu perlu dilibatkan ahli kontruksi independent disini” ungkapnya.
FPPD Sulteng juga meminta KPK-RI dan BPKP tidak hanya memberikan rekomendasi, melainkan turut memonitor proyek bencana di sektor kontruksi di Sulawesi Tengah yang diduga kuat berpotensi merugikan negara.
Misalnya, di sektor kontruksi untuk pemulihan infrastruktur jalan pasca bencana di Sulawesi Tengah khsusnya paket A-6 Rekontruksi akses jalan Danau Lindu. Eko Arianto menuturkan indikasi dugaan kerugian Negara dalam proses pelaksanaan proyek itu jelas banyak aturan yang dilanggar sehingga perlu dilakukan audit khusus dan di investigasi menyeluruh.
“Kami mencurigai dan meyakini ada potensi kerugian Negara di proyek itu. Seharusnya pemerintah harus menelaah informasi yang sudah menjadi polemik di masyarakat ini, jangan ada tebang pilih. Ini penting !” tegasnya.
