Banyak warga yang hadir untuk mengawal jalannya persidangan. Salah satunya adalah Fadli, Kepala Dusun di Desa Soulowe, yang menegaskan bahwa ia dan masyarakat desa yakin bahwa Kades Soulowe telah difitnah.
“Kami rela datang jauh-jauh karena yakin Pak Kades difitnah karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kekalahan dalam pemilihan kepala desa tahun lalu,” ujarnya.
Zakariyah, Imam Masjid Induk Desa Soulowe, juga turut menyatakan dukungannya. Bersama rekan-rekannya, ia menganggap kasus ini kental dengan politisasi desa.
“Kami siap bersaksi yang sebenar-benarnya untuk mendukung Pak Kades,” tegas Zakariyah
Namun, muncul polemik dalam persidangan yang semakin memanas, dengan sejumlah pihak yang dianggap berkepentingan terus menyebarkan isu negatif di media sosial.
Salah satu pihak yang dituding terlibat adalah Basir, paman dari Kepala Desa Soulowe, yang disebut-sebut aktif menghubungi Ketua BPD Desa Soulowe untuk mendesak pemberhentian Kades sebelum ada keputusan dari pengadilan.
Namun sampai berita ini diterbitkan, Basir yang mendapat sorotan sebagian warga tersebut belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan itu. Meski begitu, hal ini menambah ketegangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) memberikan dasar hukum mengenai pemberhentian kepala desa, yang dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas, seperti tidak melaksanakan tugas atau menjadi terdakwa dalam tindak pidana.
Namun, menurut hukum, pemberhentian harus berdasarkan bukti dan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Ketua BPD Desa Soulowe, Fatni, mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan tindakan teror yang dilakukan Basir.
