Menurutnya, banjir yang terjadi di tiga kecamatan, Kabupaten Morowali ketika itu, disebabkan oleh menurunnya daya lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam berbasis lahan, tambah Stevandi, Kabupaten Morowali, salah satu kabupaten yang dianggap massif.
Eksploitasi sumber Daya Alam (SDA) berbasis lahan itu, kata dia, diyakininya berkolerasi dengan pembabatan hutan dan deforestasi sehingga daya dukung lingkungan di wilayah tersebut akan turun. Sebelum diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pertambangan mineral batu bara, di daerah itu begitu masif izin-izin eksploitasi. Sehingga yang terjadi beberap waktu lalu, di Kabhupaten Morowali ialah buah dari kebijakan pemerintah daerah.
“Seperti yang kita tahu, bahwa di tahun 2012 tercatat ada 189 IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Mereka tidak mau melihat aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan dalam beberapa tahun lalu itu ” keluh Stevandi.
Dalam catatan WALHI Sulteng, dalam pemantauan citra satelit, terdapat 6 ribu hektare lahan di Kabupaten Morowali yang masuk dalan kategori lahan kritis. Meski masih data awal, namun kata Stevandi pihaknya akan melakukan investigasi lebih mendalam mengenai kondisi tersebut.
Angka ini cukup besar dan memprihatinkan. Sehingga, ada langkah-langkah serius dari pemerintah dalam menanggulangi persoalan tersebut. WALHI berharap pemda perlu perbaikan atau reboisasi kembali hutan dan lahan kritis yang ada di Morowali. Bahkan, tambah dia, mencabut izin-izin bermasalah yang sudah pasti berkontribusi terhadap kerusakan hutan
“Saya pikir ini yang menjadi catatan penting kami dari WALHI sebagai perhatian pemerintah,” pungkasnya.
Akibat dari bencana banjir yang menghantam beberapa desa di Kecamatan Bahodopi beberapa pekan yang lalu, menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu kerugian material akibat kerusakan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di ruas jalan nasional di Kabupaten Morowali .
Selain rusak berat, beberapa jembatan lainnya kini terancam rusak juga bila hujan masih berkepanjangan, karena opritnya tergerus air bah.
Hasil invetarisir pihak BPJN XIV Palu, terkait kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat banjir, saat ini total kerugian karena belum semua jembatan dan badan jalan diketahui kondisinya. Namun pihak BPJN XIV Palu memberikan gambaran bahwa untuk membangun kembali beberapa jembatan yang rusak berat itu, membutuhkan dana sedikitnya Rp350 miliar.
Ada lima jembatan itu yang rusak akibat banjir yang tersebar di dua Kabupaten yakni Morowali dan Morowali Utara, adalah Jembatan Dampala di Kecamatan Bahodopi butuh dana rekonstruksi sekitar Rp125 miliar, Jembatan Bahodopi Rp75 miliar, Jembatan Lalampu Rp75 miliar, dan Jembatan Bahoyuno Wosu Rp20 miliar. Satu lagi jembatan di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, yakni Jembatan Manansang Besar yang sempat putus butuh biaya pembangunan kembali sekitar Rp40 miliar.
“Nilainya cukup besar karena terdapat lima jembatan permanen yang rusak berat dan sejumlah badan jalan tertutup longsor dan ambles,” kata Kepala Balai BPJN XIV Palu, Satrio Utomo, melalui Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah III Balai Pelaksana Jalan Nasional, Beny Birmansyah beberapa waktu lalu.
Beny mengatakan khusus di wilayah Kabupaten Morowali, banyak jembatan yang butuh pembangunan kembali karena mengalami penurunan permukaan. Selain itu, kata dia, umumnya jembatan di Morowali, tidak memiliki tapal injak sehingga saat banjir, opritnya (jalan penghubung antara kepala jembatan dan badan jalan raya) mudah tergerus air saat banjir. Terkait dengan penanganan darurat pada jembatan-jembatan yang putus dan mengkibatkan arus lalu lintas Sulteng-Sultra kini lumpuh, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda Morowali dan para pengusaha tambang untuk bekerja sama melakukan pemulihan.
Sebelumnya banjir bandang menerjang Kecamatan Bahodopi pada Sabtu 8 Juni 2019 mengakibatkan arus lalu lintas Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tertutup total karena sebuah jembatan permanen di Sungai Dampala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, hanyut dibawa banjir.
berdasarkan informasi dari warga Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali menyebutkan, bahwa masyarakat di hampir seluruh desa di Kecamatan Bahodopi ketika itu terisolasi total baik ke arah Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah maupun ke arah Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagian pula masyarakat memilih untuk mengungsi menyelematkan diri. Dampak ekonomis akibat banjir ketika itu, sempat membuat kebutuhan pokok masyarakat disana melonjak naik.
Penulis : Elkana L, Wahyudi / Koran Trilogi
Editor : Wahyudi
