Presiden Jokowidodo tanggal 29 Juli 2019 melalui Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat membuka acara pembahasan RPJMN 2020-2024 di Surabaya, menetapkan Kalimantan menjadi Ibukota Negara yang baru. Lokasi Ibukota mengerucut kepada dua pilihan yaitu bukit Soeharto di Kalimantan Timur atau gunung Emas di Kalimantan Tengah.
Oleh : Hasanuddin Atjo / Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Dari kajian yang dilakukan Bappenas menyimpulkan bahwa Kalimantan Timur memiliki kelemahan yang paling sedikit. Namun pastinya, akan disampaikan sendiri oleh Jokowi pada bulan Agustus 2019 ini.
Indonesia Sentris dan Disparitas
Pindah Ibukota telah diwacanakan Jokowi beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilres tahun 2019. Sejumlah pengamat berpendapat secara politis keputusan diwaktu itu tidak menguntungkan, karena bisa mempengaruhi wajib pilih untuk kemudian meninggalkan Jokowi. Namun, Jokowi lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
Ada dua esensi atau makna penting yang tersirat kenapa Ibukota harus pindah ke luar Jawa. Pertama, Jokowi ingin membangun semangat Indonesia Sentris, yang tujuannya menghilangkan mindset “Java Sentris” yang sebelumnya cukup tajam sebagai pembeda dan dipandang menjadi salah satu faktor penghambat percepatan dan pemerataan.
Kedua, menekan disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang selama ini masih sangat timpang. Data menunjukkan PDB Indonesia di tahun 2018 sekitar 14.100 triliun rupiah. Kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB nasional sebesar 58,61 persen; Sumatra 21,54 persen; Kalimantan 8,05 persen; Sulawesi 6,20 persen; Bali dan Nusatenggara 3,06 persen serta; Maluku dan Papua hanya 2,54 persen.
