Baca Juga : IBU KOTA BARU, HASANUDDIN ATJO : SULTENG JADI JEMBATAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
Padatnya penduduk di Jawa, minimnya cadangan air, tingginya cemaran lingkungan, rawan bencana banjir dan potensi gempa yang tinggi hanya menjadi penguatan alasan pindahnya ibukota itu. Jokowi sadar betul bahwa modal dasar terwujudnya pemerataan pembangunan adalah terbangunnya semangat dan frekuensi yang sama diantara stakeholders.
Harapan kita semua semangat Indonesia sentris dapat segera terwujud guna menciptalan Indonesia yang Inovatif, tumbuh dan maju bersama untuk Indonesia Hebat tahun 2050.
Kesejahteraan yang akan dicapai saat itu sangat spektakuler, karena menempatkan Indonesia di urutan ke-4 dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan PDB 10.5 triliun US$ dari 1 triliun US$ di tahun 2018. Pendapatan per kapita mendekati 500 juta rupiah dari 59 juta rupiah di tahun 2018.
Patut Dicontoh Pemimpin Daerah
Kepeminpinan yang dutunjukkan Jokowi untuk kepentingan yang lebih besar, tidak lagi membedakan suku, bangsa dan “warna” dapat menjadi tauladan bagi seluruh pemimpin di Daerah. Lahirnya pemimpin daerah yang berkarakter Indonesia sentris dan sekaligus sebagai transformator menjadi landasan terwujudnya Indonesia Hebat.
Namun ini semuanya berpulang kepada bagaimana sikap dan peran tiga aktor yang terlibat terhadap lahirnya pemimpin daerah melalui proses Pilkada. Partai pengusung, masyarakat pemilik hak suara, dan lembaga penyelenggara pilkada juga harus memiliki semangat dan kemauan yang sama melahirkan pemimpin daerah berkarakter Indonesia sentris dan transformator di Pilkada 2020 dan 2022. Bila tidak, maka harapan menjadi Indonesia hebat tinggal kenangan dan catatan sejarah untuk diratapi generasi penerus.
Jokowi dan Ma’ruf Amin tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah Pusat hanya berperan sebagai pengarah dan pengendali. Di saat sebagai pengarah akan berada di “anjungan” untuk meneropong jauh ke depan dan di saat sebagai pengendali akan berada di “buritan”. Demikian halnya dengan kedudukan Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten-Kota. Filosofi ini harus senafas- selaras direncanakan dan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
