Dari Ibukota Negara, kendaraan diangkut menggunakan ferry menuju ke pelabuhan Tambu, Selat Makassar selanjutnya melintas di Tol darat Tambu-Kasimbar dan sekitar 20 menit kemudian tiba di pelabuhan ferry Kasimbar dan meneruskan perjalanan ke wilayah timur dan sebaliknya.
Berdasarkan analisis ekonomi, integrasi tol laut dan tol darat tersebut dapat meningkatkan efisiensi sampai 40 – 50 persen dibandingkan menggunakan tol laut reguler yaitu harus berputar ke arah utara melewati Manado atau ke arah selatan melewati Makassar. Selain kepentingan ekonomi, integrasi ini juga dinilai akan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan keamanan.
Tahun 2008 yang lalu, di era Gubernur Paliudju juga pernah digagas terusan “Khatulistiwa” yang menghubungkan selat Makkasar (ALKI II) dengan Kawasan Timur Indonesia (ALKI III) melalui teluk Tomini. Terusan ini juga telah memiliki dokomen renstra, namun saat itu dinilai belum terlalu urgent.
Dukungan Para Pihak
Gagasan membangun Tol Tambu-Kasimbar telah disampaikan oleh Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo mewakili Gubernur Longki Djanggola, dalam rapat Para Gubernur se Sulawesi dengan Bappenas RI di Manado tanggal 6 Agustus 2019 terkait rancangan teknokratik RPJMN 2020-204. Saat itu diusulkan, kiranya Tol Tambu-Kasimbar dapat menjadi bagian dari proses pindahnya ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan pembiayaan atau investasi melalui regulasi KPBU, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
Mewujudkan rencana ini diperlukan sejumlah dukungan dari para pihak. Karenanya, Gubernur Longki Djanggola tanggal 3 September 2019 telah menandatangani surat yang ditujukan ke Presiden RI, Joko Widodo terkait usul enam agenda pembangunan di Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang RPJMN 2020-2024.
Agenda itu diantaranya adalah: Peningkatan status jalan Tambu-Kasimbar dari Provinsi menjadi status Jalan Strategis Nasional; Pembangunan Tol Tambu-Kasimbar; Pembangunan pelabuhan ferry di Tambu dan Kasimbar; Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Pemulihan DAS kritis Palu dan Poso serta usul Universitas Tadulako menjadi pusat kajian kegempaan Indonesia. Harapan kita semua bahwa usul ini harus diperjuangkan bersama oleh para pihak, terutama perwakilan DPR dan DPD asal Sulawesi Tengah. Semoga ***
