Dengan keterlibatan pinjaman luar negeri, Abdul Salam menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran agar tidak mencoreng kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Selain audit internal, KRAK juga mendesak dilakukannya audit independen oleh ahli konstruksi yang tidak terafiliasi dengan pemerintah atau kontraktor proyek.
“Kita butuh audit dari pihak ketiga yang benar-benar independen untuk memastikan tidak ada kepentingan yang bermain di balik masalah ini,” ujar Abdul Salam.
Hingga saat ini, proyek yang telah dimulai sejak Mei 2023 itu seharusnya selesai pada Oktober 2024.
Namun, dengan progres yang baru mencapai 45,04 persen, penyelesaian tepat waktu tampak semakin tidak realistis. Keterlambatan ini dapat membebani keuangan negara lebih lanjut.
Keterlambatan dalam proyek ini bukan hanya berisiko pada pembengkakan biaya, tetapi juga menurunkan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat Palu.
Sebagai proyek yang penting untuk mengurangi dampak bencana alam di wilayah tersebut, kegagalan atau keterlambatan proyek ini dapat memberikan dampak buruk pada ketahanan lingkungan di masa mendatang.
Dengan banyaknya masalah yang terjadi, KRAK meminta agar pemerintah, BPKP, dan lembaga terkait segera bertindak untuk memastikan bahwa proyek ini tetap berada di jalur yang benar.
