Keterlambatan ini menimbulkan deviasi sebesar -7,59 persen, yang berarti biaya tambahan sangat mungkin terjadi, mengingat adanya potensi penundaan lebih lanjut.
Beberapa bagian konstruksi, seperti beton pada beberapa titik, dilaporkan mengalami keretakan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pengerjaan proyek yang diharapkan bisa memberikan perlindungan dari bencana alam.
“Ini bukti nyata lemahnya pengawasan serta kualitas pekerjaan yang jauh dari standar,” tegas Abdul Salam.
KRAK Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa mereka mencurigai adanya kebocoran anggaran negara dalam proyek ini.
Abdul Salam menyoroti bahwa nilai proyek yang mencapai Rp150,99 miliar dianggap kemahalan dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
“Kami menduga ada indikasi korupsi dalam proyek ini, dan itu harus diselidiki secara mendalam oleh lembaga berwenang, termasuk BPKP dan KPK,” tambahnya.
Proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) ini juga berada di bawah pengawasan Satker PJSA BWSS II, PPK Sungai dan Pantai 1.
