“Kepala desa harus bisa menjembatani komunikasi antara koperasi dan masyarakat. Jika ada kendala atau ketidaksepahaman, sebaiknya segera diselesaikan melalui musyawarah,” tambah Sofiana.
Baca Juga : PKKPR untuk Koperasi di Buranga : Pemkab Parigi Moutong Pastikan Kepatuhan Tata Ruang
Selain itu, pemerintah kecamatan memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan koperasi, sementara penerbitan izin teknis tetap berada di bawah kewenangan dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai tantangan dalam pengelolaan koperasi juga diungkapkan, termasuk regulasi dan kebutuhan pengelolaan yang lebih transparan.
Sofiana menegaskan bahwa koperasi harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas, termasuk badan pengawas, ketua, dan sekretaris yang bertanggung jawab atas operasional koperasi.
Legalitas koperasi tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tata kelola yang baik.
“Koperasi harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses usaha. Jangan sampai ada pengelolaan tertutup yang justru merugikan anggota koperasi dan masyarakat sekitar,” ujar Sofiana.
Baca Juga : Pengelolaan IPR Buranga : Dinas Koperasi Parigi Moutong Bongkar Aturan Main, Gak Bisa Sembarangan Lagi !
