Selain timbulnya dugaan indikasi melanggengkan kekuasaan suatu kelompok, syarat UKM yang dibuat pada kongres ke 6 tahun 2019 ini juga menyebabkan kekeliruan pemanfaatan UKM yang seharusnya menjadi wadah pengembangan minat bakat menjadi wadah politik.
Salah satu dosen UIN Datokarama Palu yang berfokus di bidang Komunikasi Politik yaitu Suharto mengungkap bahwa terkait hal ini merupakan hal yang sejak lama ia suarakan, namun aspirasinya tidak pernah diindahkan.
“Saya secara pribadi sudah meneriakkan agar pengurus lembaga mahasiswa itu sadar pada saat kegiatan workshop pedoman ormawa, bahwa UKM itu bukan wadah politik. mereka salah kamar dalam setiap suksesi kepemimpinan mahasiswa. saya melihat hanya di UIN Datokarama ini mahasiswanya berpolitik dalam kampus lewat UKM, di kampus-kampus lain itu kalau bukan lewat partai politik mahasiswa, maka dia masuk lewat HMJ, SMF dan sejenisnya,” jelas Suharto
Ia juga menyampaikan bahwa UKM yang harusnya menjadi wadah yang dapat melahirkan para profesional di berbagai bidang justru beralih fungsi.
“Jelas UKM beralih fungsi, yang sejatinya bagaimana caranya wadah ini melahirkan profesional-profesional di berbagai bidang seperti seni, jurnalis, olahraga, dan lainnya beralih menjadi lembaga yang sibuk berpolitik. ini tentu perlu ditinjau ulang ke depannya,” katanya.
Berbagai sorotan terhadap aturan dan praktik demokrasi kampus tersebut memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa.
