POSO – Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, enggan berkomentar terkait proyek Pembangunan Pusat Pengendalian Banjir yang menelan anggaran Ratusan juta rupiah dianggap gagal kontruksi.
Proyek tersebut, dibangun beberapa bulan lalu, didanai dari mata anggaran DAU 2017 senilai Rp 120. juta, pembangunanya berlokasi di Desa Mesani – Lape Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso yang dikerjakan oleh CV REKATAMA dengan lama pekerjaanya 120 hari.
Menurut, warga, mengaku prihati dengan proyek tersebut, karena hanya menghabur-hamburkan uang Negara. Lantara Proyek Pembangunan Pusat Pengendalian Banjir, yang sudah menelan anggaran ratusan juta rupiah. Tapi sejak dibangun beberapa bulan lalu, proyek tersebut tidak membawa manfaat apa-apa bagi rakyat setempat.
“Bangunan itu, sejak dibangun, sampai sekarang tidak ada manfaatnya, soalnya ketika musim hujan airnya pasti meluap kemana mana. Karena bangunan saat ini sudah rusak. Kuat dugan proyek tesebut dikerjakan tidak sesuai isi kontrak. Atau bisa jadi prencanaan proyek tesebut memang bobrok. Kepala PU selaku kuasa penguna angaran (KPA), dan Pejabat Tehknis pembuat kometmen (PPTK). Harus bertangungjawab atas proyek ini”. Tegasnya yang meminta identitasnya tidak di publis.
I found your article on the project issues really enlightening! It took me back to my own experience dealing with construction projects in my hometown. Sometimes, people don’t realize how much pressure these projects put on local authorities. While it’s frustrating that the Kadis 67 Clicker PU hasn’t addressed the concerns publicly, I understand that they might be navigating complex bureaucratic challenges behind the scenes. It’s a tough balance between transparency and getting things done! Would love to hear more about how the local community can voice their concerns effectively!