Apabila melihat kondisi Negara saat ini, kata Ahmad, Pemerintah seharusnya mempertimbangkan beberapa hal terkait kenaikan Harga BBM. Dimana alasan kenaikan BBM akan berpengaruh pada pengelolaan APBN.
Hal ini, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan guna menjamin penyelenggaraan kesejahteran sosial tetap terjaga.
“Jika harga jual pertalite tembus Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,9% sehingga inflasi tahun berjalan dikhawatirkan bisa mencapai 6,2%. Dengan inflasi sebesar itu akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga akan menurunkan pertumbuhhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4%” terangnya.
Mestinya lanjut Ahmad pemerintah fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60% penyaluran tidak tepat sasaran. Aplikasi MYpertamina tidak akan efektif membatasi konsumsi BBM agar tepat sasaran, bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi yang berhak menggunakan BBM subsidi sebab masih banyak masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki fasilitas itu.
“Pepres Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dalam Pasal 14 ayat (8) dijelaskan bahwa menteri dapat menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan salah satunya adalah kemampuan daya beli masyarakat atau ekonomi riil dan sosial masyarakat” ungkapnya.
