PALU – Polemik Tambang Palu Donggala kini memasuki babak serius.
Bukan lagi sekadar soal dokumen RKAB tambang Sulteng, tetapi sudah menyentuh ancaman lingkungan, kesehatan warga, hingga krisis air bersih di pesisir Sulawesi Tengah.
Data terbaru JATAM Sulteng memotret situasi yang bikin publik ketar-ketir.
Sepanjang pesisir Palu-Donggala kini disebut “dikepung” 29 konsesi tambang dengan total 52 IUP Operasi Produksi yang tersebar di kawasan pesisir strategis.
Jika ditambah izin eksplorasi dan wilayah pencadangan, luas lahan yang dikuasai mencapai sekitar 2.000 hektare.
Kondisi itu mengemuka dalam diskusi Podcast BaCas (Ba Carita Sabtu) di Warkop Nagaya, Kota Palu, Sabtu (23/5/2026).
Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, menilai polemik tambang di pesisir Palu-Donggala tak boleh dipersempit hanya pada urusan administrasi RKAB.
“Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar RKAB disetujui atau tidak, tapi apakah pesisir Palu-Donggala masih layak ditambang atau justru harus diselamatkan,” tegas Taufik.
“Bagi kami ini ancaman serius, bukan hanya bagi masyarakat lingkar tambang di pesisir Palu-Donggala, tetapi juga berdampak luas. Daya rusak tambang pasir dan batuan sudah sangat terlihat,
