Sejumlah paket lelang TA 2020 di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut sejauh ini terungkap dibuat diatas prinsip akal-akalan saja.
Proses lelang proyek-proyek infrastruktur yang umum dilakukan secara terbuka melalui laman LPSE itu ternyata tak semulus dan seindah tayangan iklanya. Di tengah hiruk pikuk urusan infrastruktur itu ternyata dihantam masalah lebih besar: skandal suap yang memalukan.
Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Banggai Laut. Seorang kepala daerah mampu mengintervensi sejumlah paket lelang proyek infrastruktur dibagian OPD di Banggai Laut. Hal ini terjadi akibat desakan posisi jabatan untuk kepentingan segelintir orang.
Ketika kepala daerah semakin memantapkan diri jelang pilkada 9 Desember lalu, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, justru berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wenny ditangkap KPK pada hari Kamis 3 Desember lalu dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari sejumlah rekanan terkait pengadaan barang dan jasa di kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
Uang suap yang diterima Wenny, diduga akan digunakan untuk kepentingan kampanye waktu itu termasuk untuk mempersiapkan serangan fajar pada hari pencoblosan 9 Desember lalu. Secara total KPK menangkap 16 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta, Luwuk dan Banggai Laut.
