Menurut Abd Mirsad, proyek Jalan Sandauta–Lindu–Kalamanta Batas berlangsung pada 2015, sebelum Irwan Lapata menjabat sebagai Bupati Sigi.
Karena itu, mereka menilai pengaitan nama Irwan dengan proyek tersebut tidak memiliki dasar yang tepat. Dari situlah Somasi Bupati Sigi bermula.
Alih-alih langsung melapor ke kepolisian atau mengajukan gugatan perdata, Irwan memilih mengirim teguran hukum.
Langkah itu, menurut kuasa hukumnya, merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tanpa memasuki ruang persidangan.
Isi somasi meminta Mohamad Rizal Intjanae memberikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka.
Permintaan itu tidak hanya melalui media sosial pribadi, tetapi juga dipublikasikan di sepuluh media daring dan tiga media cetak.
Jika permintaan tersebut diabaikan, kata Abd Mirsad, langkah berikutnya adalah membawa perkara ini ke ranah pidana atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 433 KUHP, disertai gugatan perdata sesuai Pasal 1365 juncto Pasal 1372 KUHPerdata.
Bagi kubu Irwan, perkara ini tidak hanya menyangkut aspek hukum. Nama baik, kata Abd Mirsad, menjadi modal politik yang harus dijaga.
Irwan Lapata masih dipandang sebagai figur publik yang berpotensi kembali mengikuti kontestasi pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Karena itu, menurut dia, tudingan yang berkembang di ruang publik harus segera diluruskan.
Di sisi lain, respons Mohamad Rizal Intjanae bergerak dalam ritme berbeda.
