Salah seorang pengamat kebijakan publik di Palu yang meminta identitasnya tidak di publis menilai, proyek dengan nilai kontrak miliaran rupiah seharusnya disertai mekanisme pemeliharaan dan pengawasan ketat.
“Ini contoh buruk perencanaan infrastruktur. Bangunan ada, anggaran habis, tapi fungsi tidak berjalan. Kalau hanya bermanfaat tiga bulan, itu bukan pembangunan, melainkan pemborosan,” ujarnya.
Proyek yang awalnya dimaksudkan sebagai simbol keberhasilan pemerintah daerah dan pusat kini masuk dalam daftar proyek gagal di Sigi.
Bangunan fisiknya ada, dana besar terserap, namun fungsi yang dijanjikan tak pernah benar-benar bertahan.
Proyek ini menambah deretan panjang proyek air bersih di daerah yang berhenti sebelum waktunya. Di atas kertas, semuanya terlihat rapi pagu jelas, kontrak lengkap, dan pemenang lelang tercatat resmi.
Namun, begitu fasilitas selesai, aliran air yang diharapkan menjadi nadi kehidupan warga hanya menjadi kenangan singkat.
Sementara itu, musim kemarau terus memanjangkan antrean jeriken di truk tangki. Air sumber kehidupan yang dijanjikan mengalir tanpa putus, justru mati di tengah jalan.
Dan sampai kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak BWSS III Ditjen SDA Kementrian PU untuk menjelaskan mengapa sumur miliaran rupiah itu tak lagi mengalir.
