Kebijakan fiskal ini akan berperan sebagai instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
Ada dua substansi penting yang perlu dicermati dalam melihat kebijakan sebuah daerah. Pertama berapa besar pendapatan atau penerimaan daerah tersebut. Kedua bagaimana pemanfaatan pendapatan tersebut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Sulawesi Tengah di tahun anggaran 2019 memiliki total pendapatan sekitar Rp4,149 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,007 triliun) r, dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sekitar Rp3,142 triliun rupiah. Selanjutnya di tahun 2020 total pendapatan daerah sekitar Rp4,268 triliun yang terdiri atasPAD sekitar 1,041 triliun rupiah dan dana bagi hasil sekitar Rp3,227 triliun. Dengan kata lain PAD naik sebesar Rp33 miliar dan dana bagi hasil naik sebesar sekitar Rp166 miliar, yang bermakna bahwa persentase kenaikan dana bagi hasil lebih besar dari PAD.
Dari total pendapatan ini, alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di tahun 2019 mendekati Rp1,3 triliun, belanja langsung ( belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal) sekitar 1,9 triliun rupiah dan belanja tidak langsung (hibah, bantuan sosial, DAU, dan DAK) sekitar Rp1 triliun. Struktur belanja fiskal di tahun 2020 juga tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yaitu belanja langsung hampir dua kali belanja tidak langsung setelah dikeluarkan gaji dan tunjangan pegawai.
Bila dibandingkan kinerja fiskal tahun 2019 di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di urutan pertama dengan nilai APBD sekitar Rp9,9 triliun dan PAD sekitar Rp3,97 triliun rupiah. Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara serta Sulawesi Tenggara, kinerja fiskalnya hampir sama yaitu APBD sekitar Rp4 triliun dan PAD sekitar Rp1 triliun.
Sulawesi Selatan ekonominya bertumpu pada sektor pangan, pariwisata, transportasi serta tambang. Sementara Sulawesi utara mendorong sektor pariwisata dan pangan menjadi lokomotifnya. Provinsi Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara kinerja fiskalnya lebih dominan ditopang oleh sektor tambang.
