KUALITAS data kini menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Pasalnya ditemukan untuk objek yang sama datanya berbeda. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berbeda dengan data Kementerian/Lembaga.
Oleh : Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP / Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Kondisi ini menimbulkan kesan negatif dari sejumlah kalangan terutama dunia usaha dan dunia industri untuk berinvestasi. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sepanjang tahun 2017 dari 37 pabrik yang direlokasi keluar China tidak satupun yang mampir ke Indonesia.
Sekitar 30 pabrik direlokasi ke Vietnam selebihnya ke Thailand, Malaysia bahkan Kambodia. Demikian juga di tahun 2018 sejumlah pabrik direlokasi keluar dari Jepang, namun Indonesia juga bukan menjadi tujuan utama. Sementara itu negeri ini sangat kaya dengan sejumlah sumberdaya alam, dan sedang memerlukan sejumlah investasi guna meningkatkan daya saingnya.
Pepres nomor 39/2019
Berangkat dari sejumlah keluhan dunia usaha dan dunia industri serta realitas minimnya relokasi pabrik yang masuk ke Indonesia. Bahkan ada kecenderungan relokasi pabrik keluar dari Indonesia, menyebabkan Presiden JOKOWI menetapkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
Presiden mengatakan bahwa “kita membutuhkan data berkualitas, karena data berkualitas akan menjadi energi baru bagi negeri ini. Tidak boleh lagi ada banyak data, cukup satu data saja”. Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah.
Satu data itu harus memenuhi kententuan tentang standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi dan data Induk. Harapan dari Pepres ini adalah bagaimana data yang bersumber dari berbagai daerah dapat di kelola, dikendalikan, terpecaya dan diinformasikan serta diakses untuk kepentingan pembangunan dan investasi.
IndustrI 4.0 dan Society 5.0
