“Seluruh persyaratan dari Kementerian PUPR sudah kami lengkapi, termasuk izin lingkungan. Karena ini rehabilitasi, tidak ada pembebasan lahan baru. Kami hanya memperbaiki jaringan yang sudah ada,” jelas Zainal.
Pemerintah kabupaten Sigi juga menganggarkan proses perencanaan teknis bagi 13 daerah irigasi yang belum disetujui.
Dana tersebut dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2025, sehingga pengajuan tahap berikutnya dapat dilakukan lebih awal pada tahun depan.
Selain aspek fisik, koordinasi lintas lembaga menjadi perhatian utama. Bupati Sigi bersama jajaran pemerintah kecamatan dan desa akan menggelar Kickoff Meeting sebagai forum awal sebelum pekerjaan lapangan dimulai.
Tujuannya, memastikan kesamaan arah dan pemahaman di antara pelaksana di setiap lokasi proyek.
Keberhasilan program Inpres irigasi Sigi 2025 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengelolaan pasca-proyek.
Pemerintah daerah menggandeng Dinas Pertanian untuk melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), penyuluh pertanian, dan penjaga pintu air dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Zainal menegaskan, pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pengelola irigasi telah dijadwalkan tahun depan.
“Kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam menjaga jaringan yang dibangun. Targetnya, seluruh sistem irigasi berada dalam kondisi baik dan mampu meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di Sigi. Dengan sistem irigasi yang memadai, petani yang biasanya hanya menanam dua kali setahun bisa meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali.
Secara regional, pelaksanaan Inpres irigasi 2025 di Sulawesi Tengah menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor pertanian di luar Jawa.
