Dalam pemaparan selanjutnya Prof.Galib yang konsen penelitian tentang banjir di Sulawesi Tengah, dari sisi aturan semua sudah terwadahi di Rencana Tata Ruang Baik RTURK Kota Palu dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.
Master Plan Drainase Kota Palu, dan Perda tentang Sempadan Sungai, maka perlu di cari benang merahnya tentang perubahan tata guna lahan.
Kewenangan perlu selektif tentang ijin penggunaan lahan dengan kewenangan termasuk penanganan sempadan sungai, dan bangunan baru harus di kendalian dan pemerintah lehih mengedukasi masyarakat berupa sosialisai tentang bangunan di sempadan sungai
Galib Ishak yang juga Koordinator Program Studi Doktoral Teknik Sipil, menjelaskan bahwa karakteristik sungai yang berada di kota Palu adalah sungai tadah hujan dengan ifiltrasi agak besar dengan lebar di hulu dan kecil di hilir ini perlu penanganan dan rekayasa, karena ketika tiba waktu hujan dengan intensitas tinggi dan debit besar maka mengakibatkan banjir seperti yang terjadi sekarang ini.
Galib juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera membuat Satgas Banjir untuk mengantisipasi bencana banjir kedepannya dengan menintegrasikan kewenangan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah, Karena DAS Kota Palu meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
