DALAM BAYANG-BAYANG BENCANA
Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami krisis daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum masih gagap mengimbangi dalam menghadapi lajunya investasi dibidang pertambangan dan perkebunan.
Teror bencana, hal yang lumrah diterima oleh masyarakat. Namun, sejak beroperasinya sejumlah korporasi di dua bidang, yakni investasi pertambangan nikel dan perkebunan sawit membuat daya tampung lingkungan menjadi krisis. Konsekuensinya adalah sering diterima masyarakat, berupa ancaman banjir dan tanah longsor.
ATURAN KETAT PENGAWASAN LONGGAR
Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan tujuan mendatangkan devisa dan menyejahterakan masyarakat sejatinya menyimpan problem lingkungan yang serius. Hutan jadi porak-poranda tragedi lingkungan yang tak mudah dipulihkan tapi tak ada jaminan perkebunan sawit serta-merta terbangun.
Problem inilah yang terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Penyebab utamanya adalah ketamakan pengusaha dan aturan yang longgar. “Pertambangan dan Perkebunan” oleh sederet korporasi adalah contoh tragedi lingkungan akibat aturan yang goyor itu.
Bencana yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi yang merusak infrastruktur jalan dan jembatan, juga permukiman warga yang nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Kini bencana banjir besar juga kembali melanda beberapa Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Bahkan terjangan banjir akibat curah hujan cukup tinggi Kamis lalu, menerjang sebuah jembatan di Desa Pontangoa membuat jalur Trans Sulawesi, Poros di Desa Korompeli dan Desa Wawopada lumpuh total. Kendaraan roda dua dan empat tidak dapat melintas jalan ini. Bahkan sejumlah warga harus dievakuasi menggunakan rakit.
“Kami terpaksa terjunkan personel guna mengevakuasi warga dan para pengendara yang terjebak banjir, kami menggunakan dua buah rakit,” kata Komandan Kompi Brimob Morowali Iptu Krisno Hergianto Songko.
