TATA KELOLA ALA KADARNYA…
Banjir dan musim hujan tak terpisahkan, bagaikan hutan kebakaran dan kemarau. Peristiwa banjir di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah menelan dua korban tewas, dan ratusan rumah warga terendam serta merusak fasilitas umum berupa jalan dan jembatan, merupakan indikasi kuat, bukti buruknya pemerintah gagal tata kelolah pertambangan.
Musim hujan yang dulu menyenangkan, kini menjadi menakutkan. Hujan seperti sudah dibuhul mati dengan banjir, seperti kebakaran hutan melekat pada pada musim kemarau. Belum berapa lama hujan datang, banjir sudah mampir kemana-mana. Jika bukan banjir, maka “saudaranya” yang singgah: yaitu tanah longsor.
Hampir sebagian desa di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali tergenang akibat meluapnya beberapa aliran sungai disana. Di Kecamatan Bahodopi, banjir memerintahkan ribuan warga untuk mengungsi.
Pengamat Ekonom Universitas Tadulako, Dr M Ahlis Djirimu Ph.D mengatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu punya kaitan erat dengan buruknya Tata Kelola Pertambangan di daerah itu.
Menurut dia, studi yang dilakukan pihak LSM Jaringan Tambang (JATAM) Provinsi Sulawesi Tengah, diduga bahwa hal ini berakar pada dua hal: pertama kebutuhan biaya politik mahal yang ditunjukkan oleh “obral” Izin Usaha Pertambangan (IUP) mncapai 189 IUP bagi pembiayaan kontestasi pilkada.
