Sulawesi Tengah, salah satu provinsi di Kawasan Timur yang dipandang oleh
sejumlah pengamat memiliki potensi lengkap untuk keluar dari isu utama nasional yaitu kemiskinan, stabilitas harga dan ketersediaan lapangan kerja, bahkan dinilai daerah ini mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target nasional itu bila terkelola dengan baik. Daerah ini memiliki potensi untuk
pengembangan industri agro, maritim, pariwisata dan industri kreatif dan digitalisasi.
Apalagi, pindahnya ibukota Negara ke Kalimantan Timur membuat Sulawesi Tengah semakin diuntungkan karena posisinya berhadapan langsung dengan ibukota Negara dan hanya dipisah oleh selat Makassar.
Dengan posisi seperti ini, Sulawesi Tengah dapat memainkan peran sebagai
(1) daerah penyangga bagi kebutuhan ibukota untuk pembangunan infrastruktur, pangan dan tenaga kerja trampil bersertifikat;
(2) Jembatan penghubung antara
Ibukota baru dengan Kawasan Timur Indonesia melalui integrasi Tol Laut dan Tol Darat. Dari Ibukota Negara menggunakan Fery ke kecamatan Tambu kabupaten Donggala di Selat Makssar dan selanjutnya perjalanan menggunakan Tol darat “Tambu Kasimbar” sekitar 25 km dan tiba di Kasimbar, teluk Tomini kabupaten Parigi Moutong 15 – 20 menit kemudian, dan melanjutkan perjalanan ke Kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua menggunakan Fery.
Dengan skenario integrasi Tol laut dan darat, maka waktu tempuh akan dihemat sampai 50 persen dibanding melalui jalur regular berputar ke arah utara atau selatan untuk menuju ke Kawasan Timur. Karenanya diprediksi wilayah Tambu-Kasimbar akan menjadi Kawasan strategis karena akan berperan sebagai simpul pertumbuhan dan pemerataan terhadap wilayah utara (Sulut, Gorontalo, Buol dan Tolitoli); wilayah Selatan (Palu, Donggala dan Sulawesi Barat) dan ; Wilayah Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua, Kawasan teluk Tomini dan teluk Tolo).
Peluang-peluang yang disebutkan di atas hanya dapat dimanfaatkan bila terjadi sejumlah investasi dari dalam maupun luar negeri. Harus diciptakan kemudahan dan daya tarik berinvestasi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keseimbangan investasi padat karya dan padat modal.
Sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi sudah harus berbasis digital yang mengacu antara lain kepada Pepres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menjadi sangat penting.
Kesemuanya ini tentunya berpulang kepada Pemimpin Daerah yang terpilih dalam pesta demokrasi tahun 2020 akan datang. Peran masyarakat sebagai pemilik hak suara dan partai sebagai pemilik hak usung serta Lembaga penyelenggara Pilkada akan menjadi faktor kunci. Harapannya bahwa Sulawesi Tengah dapat berkontibusi dan menjadi bagian terhadap terwujudnya Indonesia Hebat tahun 2045. Semoga ***
