Baca Juga : Proyek A1 di Kota Palu Capai 66% Progres, Tingkatkan Konektivitas & Keamanan Jalan Pasca-Bencana
“Korupsi kini tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga menjalar ke penegak hukum, dari Ketua KPK hingga hakim,” tegas Sofyan.
Selain itu, aksi tersebut juga menyoroti perkembangan terbaru mengenai Reformasi UU TNI, yang menurut mereka memiliki implikasi serius bagi sistem hukum Indonesia.
UU TNI kontroversial yang baru disahkan, menimbulkan keresahan di kalangan sejumlah pihak, termasuk LS-ADI.
Mereka menilai proses pengesahan UU ini terburu-buru dan tidak transparan.
Dalam pengamatannya, Sofyan menyebutkan bahwa UU TNI yang baru seolah memberi kekebalan bagi aparat militer dalam menghadapi hukum sipil, yang bisa berakibat buruk bagi integritas negara.
“Pengesahan UU ini tidak hanya meragukan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan publik, tetapi juga memberikan kesan bahwa pelanggaran hukum oleh militer tidak dapat disentuh oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya,” ungkap Sofyan.
Baca Juga : Jurnalis Palu Bagi Takjil untuk Warga TPA Kawatuna di Hari ke-21 Ramadan
