LS-ADI menegaskan bahwa meskipun Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah besar terkait kasus korupsi besar Indonesia, mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan isu-isu penting lainnya, seperti pengesahan UU TNI ini.
Aksi damai ini bertujuan untuk mengingatkan pejabat publik bahwa mereka harus bekerja dengan integritas dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Aksi ini, yang juga merupakan bentuk protes terhadap Reformasi UU TNI, mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang disahkan tanpa proses yang terbuka dan transparan.
Sofyan berharap, dengan adanya tindakan ini, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Selain memprotes korupsi, LS-ADI juga menyerukan agar seluruh pejabat publik menanggalkan sifat-sifat buruk yang merugikan masyarakat, terutama selama bulan Ramadan yang seharusnya menjadi waktu untuk refleksi dan perbaikan diri.
“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri, tidak hanya saat berpuasa, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, termasuk dalam menghindari korupsi, kolusi, dan manipulasi,” tegasnya.
Dengan aksi ini, LS-ADI berharap dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, mengingatkan pentingnya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, khususnya dalam menghadapi UU TNI kontroversial dan kasus korupsi besar Indonesia yang semakin meresahkan.
