Panas Dingin Proyek Sekolah Bantuan
Sejak awal proyek bantuan rehab 18 unit sekolah sarat masalah. Program ada, anggaran ada, tapi berantakan ditengah jalan. Nilai proyek melejit dari semula Rp37.41 miliar menjadi Rp43,39 miliar. Ditenggarai proyek berlabel bencana itu ujung-ujungnya terindikasi korupsi.
Kealpaan pemantauan menyebabkan proyek dibandrol Rp43,39 miliar menjadi mandek. Tanpa ada kejelasan, berbagai pihak saling lempar tanggung jawab. Pengusutan tuntas perlu dilakukan supaya tak ada yang “Cuci Tangan”.
Dari sejumlah bukti fakta yang ada, faktor alam dan sosial sulit dijadikan kambing hitam. Besar kemungkinan penyebabnya akibat kelalaian si empunya hajatan.
Pertanyaanya kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian buruk ini ?.
Investigasi mendalam perlu dilakukan oleh institusi terkait. Banyak fakta dan data yang perlu diusut. Misalnya terjadinya kesalahan prosedur saat perencanaan, penganggaran, sampe tahap pelaksanaan proyek.
Saran ini bukan lah sekadar memanas-manasi, hal ini disampaikan untuk membangkitkan gairah institusi yang berwenang agar segera mengatasi persoalan kemanusiaan yang belakangan ini terkesan panas tapi dingin.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Progresif) Sulawesi Tengah, Abdul Razak mengatakan, proyek kontruksi fasilitas publik berbiaya mahal ini sudah jelas menguras banyak anggaran, belum lagi risiko kegagalan tinggi, sehingga memicu terjadinya kerugian.
“Harus penegak hukum bertindak secara cepat dalam menangani persoalan ini agar ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut” katanya kepada Trilogi.
Razak menjelaskan, masalah yang timbul, bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar speksifikasi yang sudah disepakati dalam proyek ini. Untuk itu, ia meminta akan ada upaya profesional Aparat penegak hukum dalam melakukan pengusutan.
“APH punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi kerugian Negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana Negara” jelasnya.
Persoalan rumit di proyek berlabel bencana yang sudah berpolemik ini, kata Razak, aparat penegak hukum seharusnya bergegas turun menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam melakukan pengusutan.
Ahli kontruksi dan keuangan bakal di dengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya penghitungan dan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang digarap PT Sentra Multikarya Infrastruktur ini.
“Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa, harus di usut tuntas biar tidak menimbulkan persepsi buruk di publik” ungkapnya.
Semua pihak yang terkait dalam urusan proyek rehab rekon di 18 sekolah dua tahun lalu, hingga kini tidak terdengar kabar pengusutanya !. Padahal bukti dan fakta dilapangan, menunjukan ada potensi rasuah terjadi.
Fakta ditemukan dilapangan, sejumlah bangunan sekolah tidak ada yang tuntas 100 persen dikerjakan, meskipun itu sudah dilakukan adendum empat kali sepanjang tahun 2021 lalu.
Selain itu, sejumlah kontruksi bangunan banyak menyimpan cacat dan tidak memenuhi standart keamanan bagi para murid dan guru saat proses belajar mengajar.
Misalnya sejumlah baut pengikat panel RISHA banyak bolong, kusen jendela dan pintu terancam copot, plafon bangunan banyak yang rontok, dan masih banyak cacat lainya.
Ada sejumlah penyebab atas gagal bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI) ini, salah satu peluang penyebab terjadinya ditenggarai akibat dikerjakan secara terburu-buru dan ada indkasi permainan bestek.
Indikasi kegagalan bangunan pada proyek senilai Rp43,39 miliar yang dikerjakan pada pertengahan tahun 2020 silam itu, jelas memberi sinyal bahwa wilayah kontruksi pun, tak luput dari bayang-bayang Korupsi. Indikasi kuat itu timbul buntut dari kesembronoan pelaksanaan proyek dilapangan.
Kerusakan sejumlah gedung sekolah, memperlihatkan bahwa kucuran duit Negara yang cukup besar, tidak otomatis bisa meningkatkan kualitas proyek itu sendiri.
Sudah seharusnya dari pengakuan sumber Trilogi, sudah cukup tegas sebagai petunjuk pintu masuk bagi institusi penegak hukum untuk membongkar tabir dalam pengelolaan dana pinjaman Bank Dunia melalui program NSUP dan kegiatan CERC, yang dikelolah Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah.
Dari data yang diperoleh Trilogi, berikut ini alokasi angaran rehabilitasi dan rekontruksi fasilitas pendidikan dasar fase 1b untuk 18 sekolah yang tersebar di Kota Palu dan Kabupaten sigi.
Kota Palu
- SD Inpres Buluri, nilai proyek Rp1,986.503.546.978
- SD Swasta Al Akbar, nilai proyek Rp2,583.346.279.933
- MTsS Walisongo Palu, nilai proyek Rp1,400.709.000.150
- SD Islam Iqra Petobo, nilai proyek Rp2,554.734.537.586
- SDN 1 Petobo, nilai proyek Rp1,986.503.546.978
- SDN 2 Petobo, nilai proyek Rp2,859.813.525.956
- SDN Inpres Petobo, nilai proyek Rp2,804.365.695.931
- SMKS Justitia, nilai proyek Rp1,571.005.146.443
- TK Annisaul Khairat, nilai proyek Rp531.932.281.081
- TK KT Bamba, nilai proyek Rp2,219.534.386.150
- TK Nosarara, nilai proyek Rp857.230.203.889
- MTsN 3 Kota Palu, nilai proyek Rp11,552.510.584.138
Kabupaten Sigi
- MTsS Alkahirat Bobo, nilai proyek Rp1,734.511.087.533
- MTsS Alkahirat Kaleke, nilai proyek Rp1,670.100.679.456
- MTsS Alkahirat Balamoa, nilai proyek Rp873.205.873.695
- MIS Alkhairat Bangga, nilai proyek Rp,447.762.893.160
- MTsS Alkahirat Niadul Khairat Pombewe, nilai proyek Rp1,439.103.513.254
- SD Islam Terpadu Insan Gemilang (Tidak Dibangun)
- RA Darul Ilman, nilai proyek Rp552.365.315.63
- Dialihkan Penanganan Covid Rp57,638.841.542
Total keselurah anggaran setelah direvisi menjadi Rp43,393.441.463.718. Dari alokasi anggaran itu, terdapat juga anggaran penanganan Covid senilai Rp57,638.841.542.
Pertanyaanya kemudian, siapa yang bertanggung jawab dibekas proyek yang sudah menggerus keuangan Negara sebesar Rp43,393.441.463.718 itu?. Mengapa pihak yang terkait langsung tidak reaktif ?. Kita tunggu kabar selanjutnya.
