Usaha melakukan perbaikan-perbaikan dengan tujuan untuk memperpanjang umur rencana biasa disebut dengan pekerjaan pemeliharaan jalan. Dari survey kondisi jalan didapatkan hasil prioritas pemeliharaan jalan yang dapat berupa peningkatan jalan, overlay atau pemeliharaan rutin berupa penambalan-penambalan. Selain itu termasuk juga dalam pemeliharaan jalan.
Trilogi.co.id sedikit menguraihkan, jalan merupakan prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat, kerusakan jalan dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi terutama pada sarana transportasi darat. Dampak pada konstruksi jalan yaitu perubahan bentuk lapisan permukaan jalan berupa lubang, bergelombang, retak-retak dan pelepasan butiran serta gerusan tepi yang menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun.
Komperhensifitas perencanaan prasarana jalan di suatu wilayah mulai dari tahapan prasurvey, perencanaan dan perancangan teknis, pelaksanaan pembangunan fisiknya hingga pemeliharaan harus integral dan tidak terpisahkan sesuai kebutuhan saat ini dan prediksi umur pelayanannya di masa mendatang agar tetap terjaga ketahanan fungsionalnya
Penanganan ruas jalan provinsi merupakan keharusan yang masuk dalam agenda kerja dinas Bina Marga sulteng. Hal ini menjadikan bahwa ruas jalan provinsi merupakan sarana prasarana yang fungsinya menghubungkan masyarakat lintas lokasi dalam menikmati perjalanan sangatlah nyaman.
Dari catatan Trilogi.co.id, kondisi jalan Provinsi sebelum ada pelimpahan kewenangan sesuai Undang – undang 23 tahun 2014, panjang jalan provinsi mencapai 1680 kilometer yang tersebar di wilayah kabupaten/kota se-Sulteng hampir semua sudah terkoneksi. Setelah ada perubahan pelimpahan kewenangan, jalan Provinsi menjadi jalan Nasional maka panjang jalan Provinsi menjadi 1411 kilometer dengan 303 unit jembatan.
Sampai saat ini, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) masih 60,36 persen. Artinya, dari total 1.411.53 kilometer jalan provinsi, masih ada 39,64 persen jalan yang rusak ringan dan rusak berat pada tahun 2017 lalu. Jalan provinsi ini menghubungkan pusat-pusat produksi. Masalah lainnya adalah terdapat ketimpangan antara kemantapan jalan Nasional dan jalan provinsi serta jalan daerah.
Hasil riset Trilogi.co.id, pada TA 2017 lalu dari Total Rp174 miliar APBD dan APBN, yang digelontorkan oleh Pemerintah kepada DPU BMPR Prov Sulteng, sebagai berikut.
- Alokasi APBD Rp152.35 miliar dan Alokasi DAK APBN Rp21.75 miliar
- Target penyelenggaraan jalan sebanyak 79 persen.
- Peningkatan jalan sepanjang 30 kilometer
- Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.385 kilometer
- Dan pemeliharaan jembatan sebanyak 303 unit
- Pembangunan jalan 8 kilometer
Dengan mengusung slogan jalan Provinsi mantap. Dinas PU BMPR gencar membangun proyek infrastruktur hingga kebagian pelosok di daerah Provinsi Sulteng. Mimpi besar menyediakan jaringan konektivitas di semua wilayah dan memupus kesenjangan ekonomi di sekujur daerah di Sulteng. Terbagi menjadi proyek strategis daerah, total kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2017 mencapai Rp174 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp21.75 miliar pembiayaan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Penulis : Wahyudi / Trilogi.co.id
