Sumber menambahkan sejak kepemimpinan DJamal sebagai Kepala SDN Soi, pengelolaan anggaran sekolah tidak dilakukan secara transparan alias hanya diurus oleh orang tertentu saja. Praktek itulah yang dilakukan selama ini dengan modus untuk mengakali supaya dapat menarik selisih dana secara tunai.
“Ini saya menduga ada persengkongkolan jahat disana. Sejak kepemimpinan pak Djamal di sekolah itu, semua pengelolaan anggaran sekolah tidak dilakukan secara transparan, ada memang orang yang susun RKAS nya tapi saya tidak tahu itu siapa” ujarnya.
Sementara itu Kepsek SDN Soi Djamaludin Ibrahim bersama bendahara sekolah, Usman yang dikonfirmasi terpisah melalui pesan Whatsap belum lama ini, tidak merespon. Sampai berita ini diterbitkan. Keduanya belum dapat dikonfirmasi terkait dengan dugaan penyelewengan dana BOS TA 2021-2022 tersebut.
Baca Juga : Janggal Proyek Perabot Olahan Pangan
Berdasarkan data detail DAPODIK yang diterima Trilogi, dicantumkan bahwa SK pendirin sekolah dengan Nomor. 800/26/DIKBUD dengan tanggal SK Pendirian 1984-01-01, dicatatkan jumlah ruang kelas di SDN Soi terdapat 6 ruangan dan 2 ruang perpustakaan.
Namun faktanya ruang kelas tersebut hanya berjumlah 3 ruangan saja dengan rincian jumlah siswa laki-laki sebanyak 15 siswa dan perempuan sebanyak 16 siswa. Sementara data laporan penyaluran dana BOS Reguler tahap 2 gelombang 1 TA 2022, dicantumkan jumlah siswa di sekolah tersebut membengkak mencapai 60 siswa.
Memang ada banyak sekolah yang melakukan modus rupa mengutak-atik rencana kegiatan dan anggaran sekolah demi menggangsir selisih anggaran, selebihnya tentu saja untuk dinikmati sendiri.
Baca Juga : BERKELIT DIBALIK KONTRAK 123 MILIAR
Potensi penyelewengan dana BOS memang awalnya dipicu oleh ketidakpahaman sistem. Dari sinilah yang kemudian melahirkan joki-joki anggaran, namun diluar itu juga tidak bisa dipungkiri memang selalu ada saja niat-niat kotor untuk menyelewengkan anggaran negara.
Hingga saat ini memang tidak ada data pasti berapa orang tenaga pendidik dan jajaran dinas pendidikan yang terjerat kasus dana BOS maupun BOP. Namun yang jelas Sudah ada begitu banyak kasus penyimpangan yang terjadi di hampir setiap wilayah di Sulawesi Tengah.
Dana BOS dan BOP bukanlah duit yang turun dari langit, itu semua adalah duit rakyat yang dianggarkan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tidak semestinya anggaran untuk pendidikan anak-anak sekolah di daerah ini dikorupsi dan dijadikan bancakan para penggarong duit negara.
