Abdul Salam menduga adanya keterlibatan oknum birokrasi yang memanfaatkan kewenangan untuk mengarahkan hasil lelang kepada pihak tertentu.
“Ini bukan lagi sekadar syarat administratif. Ini indikasi permainan yang bisa merugikan keuangan daerah,” katanya.
Dalam pengamatannya, selisih nilai penawaran yang diajukan peserta lelang memperlihatkan adanya kejanggalan.
Penawaran tertinggi hanya terpaut ratusan juta dari nilai HPS, sebuah pola yang menurutnya mengindikasikan pengkondisian sejak awal.
“Kalau semua perusahaan bisa mengajukan penawaran yang begitu dekat dengan HPS, patut dicurigai ada informasi yang bocor,” tambah Abdul.
Dalam praktik pengadaan pemerintah, sistem lelang terbuka semestinya menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga : Rame-rame Menjepit Pokja
Namun di lapangan, penerapan syarat-syarat teknis yang berlebihan justru membuka celah bagi praktik manipulatif.
Dokumen yang dirancang untuk menilai kelayakan peserta dapat berubah menjadi alat seleksi tertutup jika tidak diawasi dengan ketat.
Sementara itu seorang praktisi konstruksi di Kota Palu juga menyayangkan proses ini. Mereka menilai, lelang proyek pemerintah di Kabupaten Banggai Kepulauan seharusnya memberikan ruang seluas mungkin bagi pelaku usaha daerah untuk ikut bersaing.
Penerapan standar berlebih tanpa disesuaikan dengan kapasitas lokal justru membatasi partisipasi.
“Kalau semua syarat harus ISO, perusahaan kecil mana yang bisa ikut?” ujarnya yang enggan disebut namanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Trilogi, sedikitnya enam paket proyek rekonstruksi bangunan pengaman pasang surut dan tanggul banjir yang berada di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkep diduga menggunakan pola syarat tender yang seragam dan tidak wajar.
Enam proyek tersebut merupakan bagian dari program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dibiayai melalui dana hibah bencana. Proyek-proyek ini tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Bangkep, dengan total nilai mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga : Main Sulap Dokumen Tender 184 Miliar
