Berdasarkan sejumlah informasi menyebutkan, jika pekerjanya kabur, akibat pembayaran upah dari pihak kontraktor belum dibayarkan. Hingga saat ini dilokasi dijadikan proyek tersebut, hanya terlihat tumpukan material seadanya.
Berdasarkan ruas jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepmen PUPR 248/KTSP/M/2015, untuk Satker SKPD-TP Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah melalui PPK S-02, ruas koridor Tompe-Pantoloan-Dalam Kota Palu-Ampera-Batas Sulbar, panjang ruas mencapai 161,72 Kilometer dari total keseluruhan jalan nasional sepanjang 3.870 Kilometer yang terbagi 2.370 Km di Sulawesi Tengah, dan 1500 di Sulawesi Tenggara.
Untuk ruas yang ditangani PPK S-02 Alirman M Nubi untuk Koridor Tompe-Pantoloan-Dalam Kota Palu-Ampera- Surumana Bts Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2018 ini ada tiga paket kegiatan yang dianggarkan Pemerintah yang di biayai oleh APBN, berikut kami beberkan hasil riset trilogi.co.id sederet paket yang tergolong besar yang ditanganinya, diantaranya.
- Penggantian jembatan Pantoloan yang dikerjakan oleh PT Joint Indonesia, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.979.378.000,
- Penggantian jembatan Torate cs, yang dikerjakan oleh PT Mitra Aiyangga Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp14.900.900.000
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Palu-Ampera-Surumana, yang dikerjakan oleh PT Vertikal Tiara Manunggal, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.605.147.000.
Semua pihak tanggap terhadap kedua sejawat ini, yakni Kasatker SKPD-TP dan PPK S-02, dengan sederet kontraktor pemenang yang diduga banyak menyerempet rambu. Kontribusi kontraktor pelaksana pada proyek yang menelan anggaran miliaran ini, tampak mencolok dengan cara mengkadali agar hasil pekerjaan terlihat samar-samar baik. Akankah ini menjadi petunjuk awal, untuk memutus mata rantai permainan pintu belakang yang ditenggarai terindikasi rasuah itu ?.
Pada TA 2017 lalu, satu paket kegiatan yang dikelolah oleh Alirman M Nubi yang memangku jabatan sebagai PPK S-02 yang juga mencolok yakni Rehabilitasi Pemeliharaan jembatan Taipa, yang dikerjakan oleh PT Sibela Cipta Graha, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.027.696.000, Hasil repoertase Trilogi.co.id, terlihat banyak kerusakan bahkan sebagian jembatan diduga tidak dilakukan pemeliharaan meskipun anggaranya telah di cairkan.
Tentunya hal ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengguna anggaran (PA) dan penyedia jasa (PJ).
Lantas siapa orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus penanganan sederet proyek itu ?.
Mereka adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SKPD TP Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng, Rahmuddin Loulembah, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK S-02), Alirman M Nubi. Keduanya mengetahui persis pengelolaan anggaran dan menentukan kontraktor pemenang untuk sederet proyek yang terindikasi kritis ini akibat kelalaian pelaksanaan pihak kontraktor dilapangan.
Minggu malam Kasatker Rahmudin Loulembah, berserta PPK – S 02, Alirman M Nubi, memilih irit komentar ketika dilakukan konfirmasi melalui pesan aplikasi whatsup di nomor ponsel keduanya, terkait permasalahan yang diduga merugikan keuangan negara itu.
Keduanya kompak menutup diri untuk tidak memberikan komentar terhadap media ini untuk mengklarifikasi terkait penanganan tersebut yang menyebabkan terbengkalainya pekerjaan itu. Bahkan PPK S-02 Alirman M Nubi yang memangku jabatan sebagai PPK tersebut memilih irit komentar dengan mengarahkan wartawan untuk menemuinya dikantor
“Wass, besok jam kantor, tks. Jika berkenan saya konfirmasi besok di kantor, saya lagi menjenguk orang tua yang sakit,” singkatnya, kepada Trilogi.co.id.
Rahmudin Loulembah, beserta Alirman M Nubi, berlomba dengan waktu membangun proyek infrastruktur disekujur daerah, jalan nasional di wilayah Provinsi di Sulawesi Tengah.
