“Penunjukan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 257/S12 Ketua Utama tertanggal 8 April 2017,” tutur Habib Umar membacakan surat baiat.
Disampaikan bahwa keputusan ini dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, karena Ketua Utama sebagai pimpinan tertinggi dan memiliki hak prerogatif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perhimpunan Alkhairaat.
“Hal ini terus berlangsung sejak Alkhairaat masih bawah kepemimpinan HS. Idrus bin Salim Aljufri,” ungkapnya.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis Koperasi PP HPA memberikan manfaat ekonomi bagi maupun masyarakat luas,” ujar Hasir.…
Dalam sambutannya, Ketua OC menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Kadin Sulteng harus berjalan jujur, terbuka, dan tetap menjaga…
Kapasitas tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 12 hingga 15 GWh pada fase ekspansi berikutnya. Selain memproduksi Battery Energy Storage…
“Sebenarnya yang punya kafe dengan Undang-Undang sekarang ini terlindungi. Karena yang dikenakan pajak itu adalah konsumen,” ujarnya. Untuk…