Proyek perbaikan Sungai di kawasan Kota Palu, yang dirancang untuk menangkal dampak bencana bencana, kini justru terjebak dalam krisisnya sendiri.
Tenggat yang molor dan pengawasan yang lemah membuat proyek senilai Rp150,99 miliar ini terancam gagal memenuhi tujuannya. Keterlambatan tersebut berpotensi mengakibatkan pembengkakan biaya, sementara manfaat yang diharapkan kian terkikis.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didesak untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini.
Audit tersebut diperlukan untuk meneliti penggunaan anggaran oleh PPK Sungai dan Pantai 1 Satker PJSA BWSS III, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dengan sumber dana dari pinjaman luar negeri (PHLN) melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan kode IP-580, yang mencakup periode tahun anggaran 2023-2024.
Molornya proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS) ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen proyek berskala besar.
Pengawasan yang minim dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III telah membuat proyek ini terus dirundung masalah. Dari perencanaan yang kurang matang hingga kendala teknis di lapangan, proyek ini semakin jauh dari target.
Reportase tim Konsorsium media Sulawesi Tengah di lokasi proyek pada Jumat, 11 Oktober 2024, menunjukkan progres yang jauh dari harapan.
Hingga saat ini, proyek tersebut baru mencapai realisasi fisik dan keuangan sebesar 36 persen, sementara target awal seharusnya mencapai 52,63 persen. Hal ini memicu terjadinya deviasi sebesar -7,59 persen dan pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) untuk mengevaluasi kinerja proyek.
PPK Sungai dan Pantai 1 di Satker PJSA, Haryadi Indra Mantong, dalam upaya konfirmasi terkait berbagai persoalan yang terjadi di lokasi proyek perbaikan sungai yang dimulai sejak Mei 2023, menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi fisik dan keuangan proyek baru mencapai 36%. Hal ini sudah dipotong oleh uang muka sebesar 20 persen yang telah dicairkan di awal proyek.
