Ketika ditanya mengenai kritik bahwa penegakan hukum di Taopa hanya menyasar operator alat berat, Dedi menyebut kritik itu sangat wajar.
Ia menilai pola penindakan terhadap ilegal mining di Indonesia, termasuk PETI Taopa sudah lama terjebak dalam mata rantai persekongkolan.
“Pola penegakan hukum seperti ini tidak efektif. Yang ditangkap hanyalah operator atau pekerja kecil yang sebenarnya diperalat oleh pemodal. Sementara cukong atau pihak yang menikmati rente justru tidak tersentuh,” ujar Dedi.
Ia menilai bahwa investigasi yang dilakukan aparat kerap bersifat dangkal dan tidak masuk akal.
Penyidikan yang seharusnya menelusuri jejaring PETI justru berhenti pada pelaku lapangan.
“Investigasi yang lemah ini bisa disengaja. Banyak keterkaitan para pihak dalam sindikat PETI yang tidak diungkap. Padahal, kegiatan tersebut sudah masuk kategori perbuatan ecocida,” tegasnya.
Dedi menekankan bahwa untuk memberantas PETI Taopa secara tuntas, aparat perlu mengubah pendekatan.
Menurutnya, langkah pertama adalah melakukan investigasi mendalam yang memetakan aliran dana, jaringan cukong, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat jika ditemukan terlibat.
“Investigasi mendalam adalah kunci. Selain itu, Undang-Undang TPPU perlu diterapkan agar aset para cukong bisa disita,” ujarnya.
Ia juga mendorong kerja sama komprehensif antara Gakkum KLHK, kepolisian, PPATK, serta lembaga terkait lainnya.
Tanpa kolaborasi, menurutnya pemberantasan PETI Taopa tidak akan efektif.
Dedi menilai, Gakkum KLHK dan kepolisian harus segera melakukan operasi gabungan skala besar untuk menghentikan maraknya PETI.
