Kejanggalan ini semakin menambah ketidakjelasan dalam penanganan kasus.
“Kami bingung, bagaimana mungkin dokumen bisa hilang begitu saja dalam proses penyidikan?” kata Muslimin dengan nada kecewa.
Sementara itu, pihak BPN tetap berpegang pada hasil pengukuran terakhir yang mengacu pada data arsip Kantor Pertanahan Kota Palu.
Jika ada pihak yang keberatan, jalur penyelesaian yang direkomendasikan adalah melalui proses pengadilan.
“BPN tetap berpedoman pada hasil pengukuran terakhir. Jika ada pihak yang tidak setuju, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum,” tegas Rexy.
Dengan adanya putusan praperadilan, bola kini berada di tangan penyidik Polresta Palu.
Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan.
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi kepolisian dalam menegakkan hukum, tetapi juga bagi BPN dalam memastikan kepastian hukum terkait batas tanah.
Masyarakat kini menanti tindak lanjut dari aparat penegak hukum guna menyelesaikan sengketa tanah yang telah berlarut-larut ini.
