Abdul Razak mengakui tumpang tindih dan double bugeting ini bisa saja terjadi. Semisal, ketika pemerintah desa sudah menganggarkan, lalu kemudian dana CSR juga mengalokasikan untuk kegiatan yang sama. Sehingga di satu kegiatan ada dua sumber anggaran yang berbeda.
Baca Juga : Janggal Proyek Perabot Olahan Pangan
“Ini bagaimana, beberapa pembangunan lapangan sepak bola tiga kali pindah tidak pernah jadi lapangan. Terakhir dia bangun ditanah sendiri letak lahan di puncak gunung itu dia gunakan dana desa dan dana CSR lantas kemarin sudah sudah berubah menjadi uang pribadinya yang dia gunakan” bebernya.
Sementara itu untuk menanggapi keluhan warganya, Kepala Desa Torete, Sabardin S justru memilih menutup diri rapat-rapat dan memblokir nomor media ini ketika dilakukan upaya konfirmasi terkait dengan adanya pengelolaan dana CSR yang ditenggarai di selewengkan. Sampai berita ini diterbitkan, Kades dua periode ini belum bisa dihubungi.
Sejak tujuh Tahun lalu, warga desa Torete sudah mengeluhkan permasalahan terkait dengan pengelolaan dana CSR dari perusahaan tambang nikel sejak pemerintah desa di jabat oleh Sabardin S.
Berdasarkan informasi yang diterima Trilogi, bahwa akses masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan dana CSR perusahaan justru mendapat sekat oleh Pemdes Torete itu sendiri.
Baca Juga : Cuan Rame-Rame di Lahan Huntap
Transparan dalam pengelolaan keuangan dana CSR, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan harus memudahkan akses publik terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan CSR. Hal itu dianggap penting untuk menghindari konflik atau permasalahan di kemudian hari.
Dalam pengelolaan keuangan CSR Desa Torete justru di tenggarai tidak berpedoman pada asas akuntabel seperti dikeluhkan warganya. Kepala desa terkait juga perlu mempertimbangkan masukan dari warga terkait peruntukan CSR.
