Asrudin mengatakan dinas sebagai pemilik kebutuhan dan pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, transaksi, penerimaan serta pembayaran juga perlu diperiksa sesuai dengan perannya.
“Kami tidak menempatkan penyedia sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Dinas sebagai pemilik kebutuhan dan pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan,
transaksi, penerimaan serta pembayaran juga harus diperiksa sesuai perannya. Kalau ada penyimpangan, rantainya harus dibuka dari hulu sampai hilir.” bebernya.
KAK berharap Kejati Sulteng melakukan audit forensik digital, audit harga dan volume, serta uji petik fisik terhadap barang yang telah dibayar menggunakan uang negara.
Asrudin menyebut laporan yang disampaikan KAK baru merupakan pintu masuk bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan.
.png "Example 300x600")
KAK menyerahkan proses pembuktian kepada Kejati Sulteng. Namun, pihaknya menyatakan akan tetap mengawal proses tersebut agar pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administratif.
“Bagi kami, laporan ini baru pintu masuk. Setelah laporan diterima, kami menyerahkan proses pembuktian kepada Kejati. Tetapi kami akan tetap mengawal agar pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administratif. Uang negara harus dipastikan berbanding lurus dengan barang yang benar-benar dibeli, diterima dan dimanfaatkan masyarakat.” Jelasnya,
Dengan laporan tersebut, KAK meminta Kejati Sulteng menelusuri pengadaan barang pemerintah Banggai secara menyeluruh, termasuk transaksi CV Marina Indo Tani, pengadaan ketinting dan perahu, serta seluruh proses dari perencanaan hingga pembayaran.
