PT CCM sebelumnya juga sempat merencanakan pembangunan smelter pada 2015, namun batal karena proses perizinan yang memakan waktu hingga dua tahun, menyebabkan investor mundur.
Klarifikasi PT Cocoman juga menyoroti adanya dua peristiwa hukum berbeda, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin terminal khusus dan dugaan korupsi pertambangan tanpa RKAB.
Menurut perusahaan, keduanya memiliki konstruksi hukum berbeda dan tidak seharusnya dikaitkan.
Di sisi lain, perusahaan mengungkap bahwa laporan dugaan penambangan ilegal bermula dari mantan Direktur Utama berinisial BD, yang disebut sebagai bagian dari konflik internal yang masih berlangsung.
Aktivitas hauling yang melintas di jalan tambang menuju jetty, menurut manajemen, merupakan kegiatan perusahaan lain di luar wilayah izin usaha PT CCM, meski menggunakan fasilitas terminal khusus milik perusahaan.
Klarifikasi PT Cocoman diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang objektif dan transparan.
Perusahaan meminta agar penyidik bekerja profesional serta tidak dipengaruhi kepentingan tertentu, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
