Menurut dia, kerugian yang ditimbulkan tak hanya berupa kehilangan potensi retribusi negara, tapi juga kerusakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan secara sepihak.
Negara kehilangan pemasukan dari dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, hingga denda eksploitasi yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.
Melihat besarnya kerugian yang ditanggung negara, Forum Perjuangan Masyarakat Mori Utara menilai perlunya langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
Baca Juga : Penyidikan PT Rimbunan Alam Sentosa Terungkap | Dugaan Korupsi Rp 79 Miliar & Pencaplokan Lahan HGU !
“Saya mendesak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa mantan Bupati Morowali, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Tengah, karena ia yang menerbitkan izin kepada PT RAS tanpa dasar hukum yang lengkap,” ujar Allan.
Ia mengingatkan bahwa kelambanan aparat hukum bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Apakah rakyat harus turun ke jalan lagi supaya aparat penegak hukum memberi perhatian? Jangan biarkan rakyat punya persepsi ‘no viral, no justice’,” tegasnya.
Allan menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya soal korporasi nakal, melainkan juga menyangkut pelanggaran oleh pejabat yang berdampak langsung pada hak negara dan masyarakat.
