Kesaksian lain juga menguatkan dugaan praktik tersebut, termasuk pemotongan gaji karyawan tanpa kejelasan serta dokumen transaksi fiktif.
Sebelum menempuh jalur hukum, perusahaan sempat mencoba menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
Namun upaya tersebut gagal. Tersangka bahkan disebut menantang untuk diproses secara hukum.
Dalam konteks ini, lambannya penahanan menjadi sorotan utama. Kuasa hukum menilai kondisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Kami berharap penyidik segera bertindak tegas. Jangan sampai muncul kesan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Mona.
Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan rinci.
Kapolres Tolitoli, AKBP Raden Real Mahendra, seperti dilkutip rilisi yang diterima media ini meminta agar konfirmasi teknis diarahkan kepada Kasat Reskrim IPTU Stefi Yohanis Hurlatu.
Namun, upaya konfirmasi kepada pejabat terkait belum mendapat respons.
Situasi ini memperkuat sorotan publik terhadap transparansi penanganan kasus penggelapan perusahaan di daerah tersebut, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum di tingkat lokal.
