Pada aspek agraria, kasus ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin lahan.
Tumpang tindih izin lokasi dan sertifikat HGU menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak swasta seperti PT RAS untuk mengklaim lahan secara ilegal.
Upaya Hukum dan Teguran PTPN XIV
PTPN XIV telah memberikan teguran tertulis kepada PT RAS sejak awal konflik. Namun, teguran tersebut tidak diindahkan.
PT RAS terus memanen kelapa sawit di lahan HGU PTPN XIV hingga saat ini. Kejaksaan Agung diminta untuk turun tangan mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mungkin terkait dengan kasus ini.
Kasus ini mengingatkan pada penyelidikan sebelumnya terhadap Duta Palma Group, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di kawasan hutan.
Namun, berbeda dengan Duta Palma, PT RAS tidak hanya melanggar hukum dengan masuk kawasan hutan tanpa izin, tetapi juga mengoperasikan lahan HGU milik BUMN tanpa membayar sewa.
Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), didesak untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan memastikan tidak ada pelanggaran serupa di masa depan.
PTPN XIV sebagai pemilik sah lahan berstatus negara harus mendapatkan kembali hak ekonominya yang dirampas selama lebih dari satu dekade.
Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap PT RAS. Restitusi atas kerugian negara, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum yang lebih ketat menjadi tuntutan utama dari masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi agar konflik serupa tidak terulang di masa depan.
Skandal PT Rimbunan Alam Sentosa menjadi pengingat keras bahwa lemahnya tata kelola agraria dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
