“Data pemerintah tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Di Sulawesi Tengah, harga beras masih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pembukaan lahan pertambangan rakyat secara besar-besaran sebagai langkah yang tidak tepat.
“Alih-alih menata, kebijakan ini justru memperluas izin tambang hingga menyentuh lahan pertanian warga,” kata Mastang.
Dalam konteks nasional, kritik publik terhadap program Prabowo tidak hanya datang dari kalangan akademisi dan aktivis daerah, tetapi juga dari pengamat ekonomi dan kebijakan publik.
Banyak pihak menilai tahun pertama pemerintahan menjadi tolok ukur penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam menepati janji kampanye.
Evaluasi seperti yang dilakukan LS-ADI Parimo menunjukkan bahwa masyarakat masih menunggu bukti nyata dari program besar yang dijanjikan.
Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah memastikan bahwa program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di lapangan.
Menutup keterangannya, Mastang menegaskan bahwa evaluasi publik bukan bentuk perlawanan politik, melainkan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami hanya ingin pemerintah benar-benar bekerja sesuai janji kampanye. Rakyat berhak mengetahui sejauh mana komitmen itu diwujudkan,” pungkasnya.
