“Program melanjutkan pembangunan IKN menjadi harapan besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun kenyataannya, program itu tidak masuk dalam prioritas utama pemerintahan Prabowo,” katanya.
Salah satu program unggulan pemerintah, yakni program makan bergizi gratis Prabowo, juga menjadi sorotan LS-ADI Parimo. Meskipun mendapat alokasi anggaran besar, implementasi di lapangan dinilai bermasalah.
“Program ini harus dievaluasi besar-besaran. Anggarannya besar, tetapi praktik di lapangan menimbulkan kekhawatiran karena banyak kasus siswa mengalami keracunan di berbagai daerah,” tegas Mastang.
Menurutnya, program dengan nilai anggaran besar seharusnya memberikan manfaat positif bagi masyarakat, bukan menimbulkan kekhawatiran.
Selain mengevaluasi program ekonomi dan sosial, LS-ADI Parimo juga menolak rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Mastang menilai wacana ini sebagai kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap hak politik rakyat.
“Kami menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik seperti itu hanya akan memperkuat dominasi elite politik dan mengancam prinsip keterwakilan rakyat dalam demokrasi.
Mastang juga menyoroti program swasembada pangan yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, meski pemerintah mengklaim cadangan pasokan pangan nasional mencapai 4,2 juta ton, harga beras di daerah masih tinggi.
