Sejumlah kontraktor peserta tender mengaku tidak memperoleh penjelasan detail mengenai alasan gugurnya penawaran mereka.
Padahal mereka merasa telah memenuhi syarat administrasi maupun teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
Situasi ini memicu kecurigaan di kalangan pelaku usaha konstruksi bahwa proses evaluasi tender tidak sepenuhnya berjalan transparan.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai pembatalan tender pada beberapa paket pekerjaan setelah proses evaluasi berjalan.
Bagi Eko, pembatalan tersebut seharusnya disertai penjelasan terbuka kepada publik maupun peserta lelang.
“Kalau prosesnya transparan, semua peserta bisa mengetahui alasan teknisnya. Tanpa penjelasan yang jelas, wajar jika muncul pertanyaan dari para peserta tender,” ujarnya.
Baca Juga : Main Sulap Dokumen Tender 184 Miliar
Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Sulawesi Tengah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Infrastruktur jalan menjadi tulang punggung mobilitas barang dan orang, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Sulawesi Tengah.
Karena itu, pengelolaan proyek infrastruktur Sulteng yang menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara akuntabel.
Proses pengadaan proyek pemerintah juga diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh kontraktor yang memenuhi syarat.
Menurutnya, jika proses pengadaan proyek jalan nasional tidak transparan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha konstruksi.
Lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi merugikan negara jika proyek tidak dikerjakan oleh perusahaan yang benar-benar kompeten.
